Docsity
Log inSign up
Docsity
Prepare for your exams
Prepare for your exams

Study with the several resources on Docsity

Earn points to download
Earn points to download

Earn points by helping other students or get them with a premium plan

Guidelines and tips
Guidelines and tips
Sell on Docsity
Sell on Docsity
Log inSign up

Prepare for your exams

Study with the several resources on Docsity

Find documents

Prepare for your exams with the study notes shared by other students like you on Docsity

Search Store documents

The best documents sold by students who completed their studies

Search through all study resources
Docsity AINEW

Summarize your documents, ask them questions, convert them into quizzes and concept maps

Explore questions

Clear up your doubts by reading the answers to questions asked by your fellow students

Earn points to download

Earn points by helping other students or get them with a premium plan

Share documents
download point icon20 Points

For each uploaded document

Answer questions
download point icon5 Points

For each given answer (max 1 per day)

All the ways to get free points
Get points immediately

Choose a premium plan with all the points you need

Study Opportunities

Choose your next study program

Get in touch with the best universities in the world. Search through thousands of universities and official partners

Community

Ask the community

Ask the community for help and clear up your study doubts

University Rankings

Discover the best universities in your country according to Docsity users

Free resources

Our save-the-student-ebooks!

Download our free guides on studying techniques, anxiety management strategies, and thesis advice from Docsity tutors

From our blog

Exams and Study
Go to the blog

Pajak Penghasilan Pasal 22, Exams of Accounting

Politeknik Negeri Pontianak (PNP)Accounting

ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

Typology: Exams

2019/2020

Uploaded on 07/12/2020

novita-and-tiara-my-sister
novita-and-tiara-my-sister 🇮🇩

2.5

(2)

5 documents

1 / 5

Toggle sidebar

This page cannot be seen from the preview

Don't miss anything!

bg1
19
Pajak Penghasilan
Pasal 22
05 seri
PPh
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
I. Pengertian
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 adalah PPh yang dipungut oleh:
1. Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah
dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas
penyerahanbarang;
2. Badan-badantertentu,baik badanpemerintahmaupun swastaberkenaan
dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.
3. WajibPajakBadanyangmelakukanpenjualanbarangyangtergolongsangat
mewah.
II. Pemungut dan Objek PPh Pasal 22
1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), atas impor
barang;
2. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb),Bendahara Pemerintah Pusat/
Daerahyangmelakukanpembayaran,ataspembelianbarang;
3. BUMN/BUMD yang melakukan pembelian barang dengan dana yang
bersumber dari belanja negara (APBN) dan atau belanja daerah (APBD),
kecualibadan-badantersebutpadaangka4;
4. BankIndonesia(BI),PerusahaanPengelolaAset(PPA),BadanUrusanLogistik
(BULOG), PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT. Perusahaan Listrik
Negara(PLN),PT.GarudaIndonesia,PT.Indosat,PT.KrakatauSteel,Pertamina
dan bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya
bersumberbaikdariAPBNmaupundarinonAPBN;
5. Badan usaha yang bergerak dalam bidang industri semen, industri rokok,
industrikertas,industribajadanindustriotomotif,yangditunjukolehKepala
KantorPelayananPajak,ataspenjualanhasilproduksinyadidalamnegeri;
6. Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan
bahan bakar minyak, gas, dan pelumas.
7. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan,
pertanian,dan perikanan, yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak,atas
pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari
pedagang pengumpul.
pf3
pf4
pf5

Partial preview of the text

Download Pajak Penghasilan Pasal 22 and more Exams Accounting in PDF only on Docsity!

Pajak Penghasilan

Pasal 22

seri

PPh

PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

I. Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 adalah PPh yang dipungut oleh:

  1. Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang;
  2. Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.
  3. Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. II. Pemungut dan Objek PPh Pasal 22
  4. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), atas impor barang;
  5. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Bendahara Pemerintah Pusat/ Daerah yang melakukan pembayaran, atas pembelian barang;
  6. BUMN/BUMD yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja negara (APBN) dan atau belanja daerah (APBD), kecuali badan-badan tersebut pada angka 4;
  7. Bank Indonesia (BI), Perusahaan Pengelola Aset (PPA), Badan Urusan Logistik (BULOG), PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Garuda Indonesia, PT. Indosat, PT. Krakatau Steel, Pertamina dan bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber baik dari APBN maupun dari non APBN;
  8. Badan usaha yang bergerak dalam bidang industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri;
  9. Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas.
  10. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan, yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul.
  1. Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. III. Tarif PPh Pasal 22
  2. Atas impor : a. yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API), 2,5% (dua setengah persen) dari nilai impor; b. yang tidak menggunakan API, 7,5% (tujuh setengah persen) dari nilai impor; c. yang tidak dikuasai, 7,5% (tujuh setengah persen) dari harga jual lelang.
  3. Atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPb,, Bendahara Pemerintah, BUMN/BUMD (angka II butir 2,3, dan 4) sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian tidak termasuk PPN dan tidak final.
  4. Atas penjualan hasil produksi (angka II butir 5) ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu:
    • Kertas = 0.1% x DPP PPN (Tidak Final)
    • Semen = 0.25% x DPP PPN (Tidak Final)
    • Baja = 0.3% x DPP PPN (Tidak Final)
    • Rokok = 0.15% x Harga Bandrol (Final)
    • Otomotif = 0.45% x DPP PPN (Tidak Final)
  5. Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas adalah sebagai berikut: Catatan: Pungutan PPh Pasal 22 kepada penyalur/agen, bersifat final. Selain penyalur/ agen bersifat tidak final
  6. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul (angka II butir 7) ditetapkan sebesar 2,5 % dari harga pembelian tidak termasuk PPN.
  7. Atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a sebesar 0,5% (setengah persen) dari nilai impor.
  8. Atas Penjualan a. Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp20.000.000.000, b. Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp10.000.000.000,

maka PPh Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB);

  1. Atas pembelian barang (angka II butir 2,3, dan 4) terutang dan dipungut pada saat pembayaran;
  2. Atas penjualan hasil produksi (angka II butir 5) terutang dan dipungut pada saat penjualan;
  3. Atas penjualan hasil produksi (angka II butir 6) dipungut pada saat penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Barang (Delivery Order);
  4. Atas pembelian bahan-bahan (angka II butir 7) terutang dan dipungut pada saat pembelian. VI. Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 22
  5. PPh Pasal 22 atas impor barang (angka II butir 1) disetor oleh importir dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak, Cukai dan Pabean (SSPCP). PPh Pasal 22 atas impor barang yang dipungut oleh DJBC harus disetor ke bank devisa, atau bank persepsi, atau bendahara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah pemungutan pajak dan dilaporkan ke KPP secara mingguan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir.
  6. PPh Pasal 22 atas impor harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk dan dalam hal Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, PPh Pasal 22 atas impor harus dilunasi saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean impor. Dilaporkan ke KPP paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak berakhir.
  7. PPh Pasal 22 atas pembelian barang (angka II butir 2) disetor oleh pemungut atas nama dan NPWP Wajib Pajak rekanan ke bank persepsi atau Kantor Pos pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang. Pemungut menerbitkan bukti pungutan rangkap tiga, yaitu :
    • lembar pertama untuk pembeli;
    • lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan ke Kantor Pelayanan Pajak;
    • lembar ketiga untuk arsip Pemungut Pajak yang bersangkutan, dan dilaporkan ke KPP paling lambat 14 (empat belas ) hari setelah masa pajak berakhir.
  8. PPh Pasal 22 atas pembelian barang (angka II butir 3) disetor oleh pemungut atas nama dan NPWP Wajib Pajak penjual ke bank persepsi atau Kantor Pos paling lama tanggal 10 sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Dilaporkan ke KPP paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak berakhir.
  9. PPh Pasal 22 atas pembelian barang (angka II butir 4) disetor oleh pemungut atas nama dan NPWP Wajib Pajak penjual ke bank persepsi atau Kantor Pos paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya dengan

menggunakan formulir SSP dan menyampaikan SPT Masa ke KPP paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.

  1. PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi (angka II butir 5 dan 7) dan hasil penjualan barang sangat mewah (angka II butir 8) disetor oleh pemungut atas nama wajib pajak ke bank persepsi atau Kantor Pos paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya dengan menggunakan formulir SSP. Pemungut menyampaikan SPT Masa ke KPP paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.
  2. PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi (angka II butir 6) disetor oleh pemungut ke bank persepsi atau Kantor Pos paling lama tanggal 10(sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Pemungut wajib menerbitkan bukti pemungutan PPh Ps. 22 rangkap 3 yaitu:
    • lembar pertama untuk pembeli;
    • lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada Kantor Pelayanan Pajak;
    • lembar ketiga untuk arsip Pemungut Pajak yang bersangkutan. Pelaporan dilakukan dengan cara menyampaikan SPT Masa ke KPP setempat paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. Dalam hal jatuh tempo penyetoran atau batas akhir pelaporan PPh Pasal 22 bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, penyetoran atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.